UNDANG-UNDANG :

• UNDANG - UNDANG NO. 21 TAHUN 2019 TENTANG (KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN)

• UNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG (KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA)
• UU NO. 5 Tahun 1990 Tentang (Konservasi Sumber Daya Alam hayati)
  
  
  

     PERATURAN PEMERINTAH :

• PP NO. 82 TAHUN 2000 Tentang (Karantina Hewan)

• PP NO. 34 Tahun 2019 Tentang (Perdagangan Perbatasan)

• PP NO. 35 TAHUN 2016 Tentang (Jenis _ Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku pada Kementan)

• PP NO. 13 TAHUN 1994 Tentang (Perburuan Satwa Buru)

     PERATURAN MENTERI PERTANIAN :

• PERMENTAN NO. 16 TAHUN 2019 Tentang (Pos Pemeriksaan Lintas Batas)

• PERMENTAN NO. 20 TAHUN 2019 Tentang (Perubahan keempat Tempat Pemasukan & Pengeluaran)

• PERMENTAN No. 35 TAHUN 2018 Tentang (Perubahan Pintu pemasukan & Pengeluaran)

• PERMENTAN NO. 44 TAHUN 2014 Tentang (Pintu pemasukan _ pengeluaran)

• PERMENTAN NO. 21 TAHUN 2010 Tentang (Pemasukan hewan Babi dan produknya kedalam NKRI)
  
  

     PERATURAN MENTERI LAINNYA :

• KEP MENTERI KEHUTANAN NO. 447 Tahun 2003 Tentang (Tata Usaha PengambilanPenangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar)

• PERMEN LHK RI NO. P.106 TAHUN 2018 Tentang (Perubahan Kedua atas Permen Link Hidup & Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan & Satwa yang dilindungi)

     KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN :

• KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NO.136 TENTANG HPHK & OPTK
  
  

     KEPUTUSAN KEPALA BADAN : 

• KEP KABADAN NO.1436 TH 2016 (JUKLAK PP PNBP)
  
• SK Ka Barantan NO. 2523 (tentang penilaian penetapan inline ispection )
  
• SK Ka BARANTAN NO.1209 TAHUN 2016 (PETUNJUK TEKNIS ANALISI RISIKO HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA)
  
• SK Ka BARANTAN NO.322 TAHUN 2017 (TENTANG PAKAIAN SERAGAM DINAS, ATRIBUT DAN TANDA PENGENAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINDGKUNGAN BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN)
  
• SK Ka BARANTAN NO.2471 TAHUN 2018 (TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN SERTIFIKASI EKSPOR KARANTINA PERTANIAN)

     PERATURAN DAERAH :

•  PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUKNYA KE PROVINSI PAPUA
• LARANGAN PEMASUKAN HEWAN PENULAR RABIES KE WILAYAH PROVINSI PAPUA
• PELARANGAN PEMASUKAN TERNAK BABI DAN PRODUKNYA DARI DAERAH TERTULAR KE DAERAH BEBAS ANTAR KABUPATENKOTA SE PROVINSI PAPUA DAN DARI LUAR PROVINSI PAPUA